Dasar Negeri Bedebah! Vonis Mati Gembong Narkoba pun Tega Dipalsukan oleh Hakim Agung

Hakim Agung Ahmad Yamani

Palsukan Vonis Gembong Narkoba, Hakim Agung Ahmad Yamani Resmi
Rabu, 30/01/2013 12:32 WIB

Jakarta - Hakim agung Ahmad Yamani resmi dipecat karena memalsu vonis putusan pembatalan hukuman mati Hengky Gunawan. Hal ini seiring surat pemberhentian dari Mahkamah Agung (MA) ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Keppres pemberhentiannya sudah turun," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansur kepada detikcom, Rabu (30/1/2013). Remokendasi MA ini hasil dari pengadilan etik Majelis Kehormatan Hakim antara MA dengan Komisi Yudisial (KY). Dalam vonis tersebut Yamani terbukti memalsu putusan di tingkat Peninjauan Kembali (PK).

Seharusnya, hukuman mati gembong narkoba Hengky Gunawan dianulir menjadi 15 tahun penjara. Tetapi oleh Ahmad Yamani, vonis itu dipalsu menjadi 12 tahun penjara. "Terhitung sejak 1 Januari 2013, Yamani bukan lagi sebagai hakim/pejabat negara," lanjut Ridwan. Atas skandal ini, KY kini tengah menyidik dua hakim agung lainnya, Imron Anwari dan Nyak Pha. Pekan lalu, KY telah memanggil dua orang saksi yang terlibat dalam proses pembuatan surat tersebut. "Ini musibah sekaligus anugerah. Kejadian itu sangat memperburuk citra lembaga. Andaikata ada yang sudah melakukan mungkin para hakim agung akan sadar dan tidak ada yang melakukan lagi," kata Jubir MA Djoko Sarwoko kala itu.
http://news.detik..com/read/2013/01/...at?nd771104bcj


Kenapa Kwalitas Hakim Agung di MA bisa begini?


Tak Logis Hakim Agung Dipilih DPR
Selasa, 29 Januari 2013 11:42 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Mantan Hakim Agung Asep Iwan Iriawan menegaskan tidak logis hakim agung dipilih oleh Komisi III DPR RI.
Menurut Asep, ketika DPR yang memilih Hakim Agung itu adalah untuk kepentingan politik semata. "Kita tahu lah siapa komisi III DPR RI. Mereka itu kan para pengacara, dimana mereka memilih Calon Hakim Agung untuk kepentingan komunikasi diplomatik saja ketika terpilih. Kepentinghan pilitik akan ada," ujar Asep saat bedah buku 'Hakim Inspiratif' di Komisi Yudisial, Selasa (29/1/2013).

Asep pun menyarankan agar para Hakim Agung dipilih oleh Komisi Yudisial dengan membentuk tim panitia seleksi (Pansel). "Harusnya dipilih Komisi Yudisial dengan membentuk pansel. Coba berpikir mana logikanya, masa wakil Tuhan dipilih oleh wakil rakyat. Tinggian mana Tuhan sama Rakyat?" tegas pria yang mengajar di berbagai kampus itu.
http://www.tribunnews.com/2013/01/29...ng-dipilih-dpr

Sarat Konflik Kepentingan di DPR, Seleksi Hakim Agung Cukup di KY
Selasa, 29/01/2013 17:37 WIB

Jakarta - Mantan hakim Asep Iwan Iriawan mengaku tidak setuju jika proses seleksi hakim agung harus lewat seleksi DPR. Alasannya, karena seleksi di DPR sarat muatan politis dan rawan konflik kepentingan. "Kalau hakim tetap dipilih DPR, kepentingan-kepentingan politik akan masuk," kata Asep Iriawan dalam diskusi buku 'Hakim, Menjaga Kehormatan di Tengah Cercaan' di Gedung Komisi Yudisial (KY), Jl Kramat Raya, Jakarta, Selasa (29/1/2013).

Dia juga berpendapat mayoritas isi anggota DPR dalam komisi III profesinya adalah pengacara. Dengan demikian, apabila proses seleksi itu masih diserahkan ke DPR, hal itu dapat mengancam proses penegakan hukum. "Kita tahulah siapa Komisi III DPR, mereka itu kan para pengacara, di mana mereka memilih calon hakim agung untuk kepentingan komunikasi diplomatik saja ketika terpilih," ungkap Asep. Lanjut, Asep menambahkan, dia lebih setuju jika seleksi calon hakim agung tidak masuk gedung DPR. Dia menilai KY sudah cukup mumpuni untuk menyeleksi calon hakim agung. "Cukup sampai di KY saja," tutup Asep.
http://news.detik..com/read/2013/01/...ng-cukup-di-ky

Wakil Ketua DPR, Priyo: Jika Hakim Agung Biasa Saja, DPR Salahkan KY
Jumat, 25 Januari 2013 18:59 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku kurang puas atas hasil Hakim Agung yang diputuskan Komisi III DPR. "Saya kurang puas dengan hasil kemarin, tapi saya masih berharap ada 5-6 nama yang bisa bekerja bagus," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/1/2013). Priyo mengatakan Pimpinan DPR sempat mengadakan konsultasi khusus dengan Pimpinan Komisi Yudisial (KY).

Pimpinan DPR, ujar Priyo, untuk membahas surat Komisi Yudisial. Diketahui KY sempat mengirimkan nama Calon Hakim Agung (CHA) yang bermasalah. "DPR RI tidak punya peluang apa-apa kecuali seluruh mata dan telinga terhadap nama-nama yang ditujukan. Jika CHA standarnya biasa-biasa saja, yang kami salahkan KY," kata Priyo. Ia mengatakan pihaknya hanya menindaklanjuti nama-mana yang diajukan KY. Sehingga KY sudah memastikan orang terbaik yang sudah teruji.
"Saya hargai surat yang dikirim KY ke Komisi III, mesti terlambat itu baik daripada tidak sama sekali. Sebaiknya tidak lazim, tapi tetap kita terima," imbuhnya.
http://www.tribunnews.com/2013/01/25...pr-salahkan-ky

Kualitas 8 Hakim Agung Dinilai Rendah, DPR Salahkan KY
Jum'at, 25 Januari 2013 | 15:35 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi III DPR RI telah memilih delapan dari 24 calon hakim agung. Sejumlah pihak menilai, 24 calon hakim agung yang mengikuti seleksi dan uji kepatutan dan kelayakan minim kualitas. Wakil Ketua DPR RI bidang Politik, Hukum dan Keamanan Priyo Budi Santoso mengatakan, DPR hanya memilih calon hakim agung yang diserahkan Komisi Yudisial. Lembaga negara itu sendiri memastikan ke-24 calon adalah yang terbaik. "Saat itu Eman Suparman (Ketua KY) mengatakan dan memastikan bahwa yang kami kirim ini orang-orang terbaik," kata Priyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/1). Priyo mengatakan, DPR terbatas pada nama yang diberikan Komisi Yudisial. Parlemen memiliki keterbatasan informasi mengenai calon hakim agung tersebut.

Namun terhadap delapan nama yang sudah terpilih sebagai hakim agung, Priyo meyakini bisa diandalkan. "Saya termasuk yang percaya sebenarnyanya minimal 5-6 nama bisa memberikan terobosan," kata Priyo. Ini nama delapan hakim agung terpilih: Hamdi, M Syarifuddin, I Gusti Agung Sumanath, Fachruddin, Margono, Burhan Dahlan, Desnayeti, dan Yakup Ginting.
http://www.metrotvnews.com/metronews...PR-Salahkan-KY

------------------------------

Yang salah, yang memilih mereka, sudah tahu ada yang cacad moral semenjak awalnya, kok yang tetap di usulkan dan kemudian dipilih? Ujung-ujungna kepentingan dari Parpol di DPR dan kepentingan elit yang duduk di KY, bukan? Emangnya hanya DPR yang punya 'vested interest', smentara orang-orang di KY itu para malaikat?

sumber | iniunic.blogspot.com | http://www.kaskus.co.id/thread/510a4024e774b4e53000000b

Istilah unik yang dimunculkan Jokowi

 Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dikenal orang yang sederhana dan suka bercanda. Selelah dan sekesal apa pun dia selalu berusaha tersenyum terlebih ketika harus menjawab cecaran pertanyaan wartawan.

Beberapa hari lalu, banjir besar melanda Jakarta. Padahal saat itu Jokowi dan anak buahnya mengaku sangat siap menghadapi musim banjir.



Tapi apa daya, musibah tak bisa ditebak dan ditolak. Jokowi pun harus rela daerah kekuasaannya ini bak lautan dan mengganggu kegiatan perekonomian Jakarta.

Meski pusing, Jokowi tetap berusaha santai di depan media. Tak hanya persoalan banjir, gaya yang sama juga dia tunjukkan ketika dicecar sejumlah masalah di Jakarta.

Bahkan agar suasana tak tegang, Jokowi suka mengeluarkan celetukan tanda kesal tapi dengan gaya bercanda hingga mengundang gelak tawa. Berikut istilah unik yang dimunculkan Jokowi saat pusing melihat masalah Jakarta yang penanganannya selama ini sangat buruk.

1. Istilah gasar gusur

Istilah ini muncul ketika Jokowi meminta jajarannya tegas dalam memberikan solusi pada warga yang tinggal di pinggiran kali, rel kereta api. Terlebih tak semua warga di tempat itu merupakan warga ilegal.

"Ajak bicara, cari jalan keluar bersama-sama tapi tegas, bahwa yang ada di tempat-tempat itu sesuai Perda," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/1).

Meski warga mengaku mengantongi sertifikat sendiri atau perusahaan dan tanah negara, menurut Jokowi kalau dipakai untuk kepentingan umum, maka harus mau untuk digeser ke lokasi lain.

"Tapi yang paling penting diberi solusi. Jadi enggak hanya gasar-gusur saja," katanya.

2. Istilah wang weng wang weng

Istilah ini muncul setelah Jokowi mengamati persoalan apa yang membuat warga protes dengan rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT). Dia pun membayangkan warga tak akan bisa tidur nyenyak ketika MRT melintas jika jaraknya terlalu dekat dengan rumah penduduk.

"Masa jarak rumah sama MRT hanya 7 meter. Wua wang weng, wang weng gitu terus toh tiap menit. Ya warga itu betul. Bener kalau dekat jendela dan pintu hanya 7 meter ya," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Kamis (29/11).

Jokowi menilai di era kepemimpinan Fauzi Bowo dan Prijanto, proyek ini kurang disosialisasikan ke warga. Karena itu, ketika sudah mau berjalan muncul protes di sana-sini.

"Itu yang saya bilang sosialisasinya kurang, ya yang seperti itu. Atau mungkin memang, yang di atasnya yang enggak benar, gitu loh," katanya.

3. Istilah ngerak ngeruk

Istilah ini muncul ketika Jokowi kesal melihat salah satu solusi penanganan banjir banyak mengeruk kali. Sebab menurutnya, menyelesaikan masalah banjir bukan hanya di hilir. Artinya, daerah sekitar Jakarta juga harus memikirkan caranya agar penanganan berjalan sinkron.

"Ya ini kan persoalan dari hulu ke hilir ini yang harus dikoneksikan di situ. Jadi ini harus kerja apa, Kemen PU harus kerja apa, DKI harus kerja apa. Yang konkret kalau saya. Ya percuma kalau cuma ngerak-ngeruk," kata Jokowi di Gedung DPR Jakarta, Kamis (31/1).

Jokowi menjelaskan, maksud tidak ada solusi konkret bukan berarti menyindir kerja gubernur-gubernur tetangga. Tapi ke depan memang harus ada solusi yang konkret, sebab jika cara penanganan di hulu tidak diperbaiki maka akan percuma.

4. Istilah ropat rapat

Jokowi memunculkan istilah ini karena geram, penyelesaian banjir hanya tuntas di meja dan di atas kertas saja. Praktik di lapangannya, penanggulangan itu hanya setengah hati.

Alhasil banjir selalu melanda Jakarta. Berbagai mega proyek bernilai fantastis tampak seperti objek tak bertuan, tak diperhatikan apalagi dirawat.

"Itu harus dikoneksikan dan sudah bertahun-tahun di rapat, ropat rapat, ropat-rapat. Kalau enggak ada sebuah solusi untuk apa kita," ujar Jokowi di Balai Kota.

jokowi ingin pertemuan baik dengan kementerian terkait seperti Kemen PU, DPR, dan gubernur wilayah sekitar bukan hanya kegiatan rutin temu kangen. Melainkan ada hasil dan solusi yang bisa dibawa pulang untuk ditindak lanjuti.

"Kalau diketemuin ya nyambung cret, tinggal kalau ini menyangkut anggaran tinggal berapa gede anggaran yang dibutuhkan," jelas Jokowi


.

sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/istilah-unik-yang-dimunculkan-jokowi.html

[TRUE STORY] Kisah I Wayan Dendra, Pemulung yang Sukses jadi Anggota DEWAN

Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)

Wayan Dendra, Pemulung yang Sukses Jadi Anggota Dewan
Minggu, 20 Januari 2013 16:20 wib

SIDOARJO - Hidup sebagai rakyat miskin dirasakan I Wayan Dendra, yang kini menjadi warga Sidoarjo, Jawa Timur, sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Puluhan tahun hidupnya serba kekurangan, namun tidak membuat Dendra patah semangat.

Sifat mandiri dan suka berinovasi membuat Wayan Dendra tumbuh berkembang. Meski akhirnya dia mampu bekerja sebagai karyawan disebuah perusahaan farmasi di Surabaya dengan jabatan penting, namun dilandasi dengan sifat kemandiriannya yang kuat membuat Wayan Dendra meninggalkan pekerjaannya sebagai karyawan dan lebih memilih menjalani profesinya sebagai pemulung.

Dengan hanya berbekal tekad dan keberanian yang kuat, tanpa mengenal rasa malu, putra pertama dari tiga bersaudara pasangan almarhum I Nengah Sateng dan Ni Nyoman Teke ini akhirnya berkecimpung didunia barang bekas.
Meski dibutuhkan tenaga ekstra, Wayan Dendra tetap semangat mendatangi sejumlah pabrik dan pusat perbelanjaan hanya untuk mencari limbah dan sampah bekas yang telah dibuang.

Dengan mendapatkan keuntungan bersih senilai Rp40 ribu pada awal aktivitasnya sebagai pemulung, Wayan Dendra makin bersemangat yang akhirnya membawa dirinya menjadi seorang pemulung yang sukses dan mampu mengumpulkan omzet puluhan juta rupiah per minggunya. Meski harus bekerja dengan menggunakan pakaian apa adanya, bapak lima anak ini sehari-hari tidak malu jika harus berkecimpung dengan sampah dan barang bekas. Berkat keuletan dan kepiawaiannya dalam memilah barang-barang bekas, kini Wayan Dendra mampu menjadi pengusaha barang bekas dengan memiliki tempat usaha di lima kota di Jawa Timur dengan jumlah karyawan lebih dari 50 orang.

Tidak hanya sukses menjadi pengusaha barang bekas yang sukses, pria berusia 53 tahun ini juga menjadi seorang anggota legislatif di Sidoarjo. Melalui pengalamannya sebagai masyarakat miskin selama puluhan tahun, Wayan Dendra mampu merangkul sejumlah kalangan masyarakat yang akhirnya membawa dirinya menjadi salah satu anggota wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen di tingkat Kabupaten Sidoarjo.

Kini Wayan Dendra yang menjabat sebagai Ketua DPC Partai Hanura Sidoarjo harus bisa mengemban tugas dan tanggung jawab yang berat, baik sebagai wakil rakyat, tokoh partai dan sebagai koordinator pemulung di Sidoarjo. Karena merasa berangkat dari bawah, Wayan Dendra tidak hanya mengambil keuntungan untuk dirinya pribadi dan keluarga, namun hasil keuntungan dari kerja kerasnya sebagai pemulung juga dia bagikan kepada sejumlah anak yatim dan kurang mampu melalui organisasi dunia UNICEF setiap bulannya.

Meski telah menjadi wakil rakyat dan sukses menjadi pengusaha barang bekas, namun sosok Wayan Dendra kini makin dikenal masyarakat Sidoarjo sebagai seorang pemulung. Disela aktifitasnya sebagai anggota legislative, dia masih mau berkecimpung sebagai pemulung. Dia kini berharap apa yang telah dilakukannya sejak menjadi masyarakat miskin hingga mendapat jabatan dan sukses menjadi pengusaha barang bekas dapat ditiru oleh masyarakat lainnya dengan berbekal semangat dan mengesampingkan rasa malu. Setiap orang bisa mampu menjadi sosok orang yang sukses.
http://news.okezone.com/read/2013/01...-anggota-dewan


I Wayan Dendra


Di Indonesia itu memang lintas status sosial dari kere menjadi pejabat atau orang kaya, sangat terbuka, asal mau bekerja keras dan ada nasib baik tentunya. Itu contoh lainnya, Roy Suryo, yang tadinya terkenal hanya sebagai pakar pengamat foto-foto bokep, nyatanya yaaa bisa aja menjadi menteri. Itu beda dengan kondisi masyarakat di luar negeri, di AS, di Eropa, di Jepang, di Australia ... akan sangat sulit seseorang itu bisa menerobos dengan cepat ke level status sosial yang lebih tinggi. Bahkan seorang seperti Barack Obama itu, kalau pada akhirnya dia bisa menembus struktur politik 'high class' di negerinya, cukup panjang perjuangan dan perjalanannya menuju kesana, tak seperti dibayangkan orang!

Ada cerita tentang tetangga gua yang kerjanya itu sebagai tukar bakar sate di warung sate. Kariernya tak banyak berubah saat menjadi tukang bakar sate itu, sampai suatu hari dia dimintai tolong pengurus PDIP di kota gua untuk menjadi kader akar rumput PDIP dengan status sebagai tukang pasang baleho dan bendera parpol di pelosok-pelosok kampung dan jalan untuk menghadapi Pemilu waktu itu. Pada Pemilu 1999 lalu akibat partai PDIP itu kekurangan orang, namanya kemudian disisipkan di urut ke 30, urutan ecek-ecek yang kagak bakalan menang. Saat Pemilu 2009 usai dihitung, tak disangka waktu itu PDIP menang mutlak di kota gua, dan tetangga gua yang tukang bakar sate itu, akhirnya dilantik sebagai anggota DPRD Kota selama 5 tahun hingga sampai 2009. Ketika gua tanya ke dia, enak mana jadi anggota DPRD atau menjadi tukang bakar sate ... dengan santainya dia menjawab: "Yaaa jelas, enak jadi tukang bakar sate. Menjadi anggota Dewan, setiap hari selalu ada orang ke saya minta uang. Itu beda saat saya menjadi tukang bakar sate dulu, setiap hari ada saja pembeli yang memberi saya uang sebagai tip!". Wuakakkkk ... dasar tukang bakar sate. Tapi begitulah, gan! Negeri kita itu memang penuh dinamika, romantika dan kejutan dan banyak yang tak masuk akal bisa menjadi kenyataan. Makanya, itulah sebabnya, hidup paling nyaman di muka Bumi ini, yaaa tinggal dan hidup di Indonesia!



sumber | iniunic.blogspot.com | http://www.kaskus.co.id/thread/510461ef0b75b4a42e000000

4 Aksi Jokowi Bersih-bersih Oknum Anak Buah 'Kotor'

Tanpa pandang bulu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo siap melibas oknum-oknum birokrat yang bermain kotor. Ia akan mencari si oknum nakal dan mencopotnya.

Bagi Jokowi, memberantas korupsi itu mudah asalkan ada tekad kuat dari seorang pemimpin. Jika sang pemimpin bersih maka bawahannya pun ikut bersih. Demikian pula sebaliknya.

Sarjana Kehutanan UGM ini juga selalu memperketat pengawasan demi menangkal peluang korupsi di jajarannya.

Berikut 4 aksi Jokowi membersihkan oknum anak buah 'kotor':






1. Hilangkan Calo Rusun
Kabar oknum Dinas Perumahan diduga melakukan praktik percaloan rumah susun Marunda sudah sampai ke telinga Jokowi. Suami Iriana ini akan langsung mencari dan menghilangkan calo rusun itu.

"Ya cari kalau ada suara itu. Pasti saya cari," ujar Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2013).





"Kalau ternyata pihak yang mengelola rusun yang jadi calo?" tanya wartawan.

"Hilang orangnya," kata Jokowi yang mengenakan kemeja putih ini.

Jokowi akan mencari tahu isu jika masyarakat memiliki bukti menyetor uang Rp 5-6 juta untuk membeli rusun Marunda tersebut. "Belum ketemu. Kalau orang dalam, hilang," tuturnya.

Jokowi menambahkan, penyewa rusun Marunda kini banyak sekali yang mengantre untuk masuk.

 2. Persilakan Anak Buah Diperiksa

DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan indikasi korupsi APBD tertinggi dibanding daerah lainnya sesuai data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jokowi mempersilakan anak buahnya diperiksa jika terindikasi korupsi.

"Kalau memang ada, silakan. Siapa pun dari aparat mana pun," ujar Jokowi usai menerima Dubes Korea Selatan di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2013).

Jokowi juga setuju pada Mendagri Gamawan Fauzi untuk mempersilakan PPATK menindaklanjuti data tersebut ke proses hukum. Bahkan ayah 3 anak ini ingin hal tersebut segera dibereskan.

"Ya kalau memang harus usut tuntas, dituntaskan," kata peraih Bung Hatta Anti Corruption Award ini.

Jokowi ingin hal-hal yang tidak beres di DKI segera diperbaiki. Jokowi bertekad membenahinya. "Kita juga kan baru memulai," tuturnya.

PPATK sebelumnya mengeluarkan rilis transaksi mencurigakan seluruh provinsi di Indonesia tahun 2012. Transaksi ini dicurigai pada tindak pidana korupsi dengan angka tertinggi di provinsi DKI Jakarta (37,45 persen).

Bahkan, Mendagri mempersilakan PPATK untuk menindaklanjuti data tersebut ke proses hukum.




3. Berantas Pungli KTP

 Jokowi memiliki ide untuk memberantas korupsi di lingkungannya. Caranya adalah dengan membangun sistem.

Membangun sistem itu bisa dimulai dengan cara memberangus pungutan liar pembuatan kartu tanda penduduk (KTP).

"Contohnya ya yang kecil-kecil kayak ngurus KTP terus ada pungutan. Kalau bisa dipercepat ya kenapa tidak. Ngurus izin berbulan-bulan ya kalau bisa dipercepat ya akan mengurangi," kata Jokowi saat akan berangkat ke KPK dari Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2012).

 4. Spanduk Antikorupsi & Gandeng KPK

Spanduk besar tentang slogan baru Anti Korupsi dipasang di Gedung Balai Kota, kantor Jokowi. Spanduk berukuran 20 X 60 meter dengan berat 300 kilogram itu dipasang untuk memperingati Hari Anti Korupsi sekaligus penyemangat perang melawan korupsi.

"Ya biar kita semangat," ujar Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, di gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (9/12/2012).

Jokowi mengatakan spanduk bertuliskan 'Berani Jujur Hebat' adalah milik semua masyarakat.

Suami Iriana ini melibatkan petugas KPK untuk ikut mengawasi anggaran.

"Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ini dimulai dari penganggaran karena pencegahan. Kemudian, nanti melaksanakan. Kemudian, ikut controlling. Ini kan supervisi mulai awal sampai akhir agar anggaran tepat sasaran. Tidak ada mark up dan transparan akses publik untuk melihat diberikan," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2012). Jokowi didampingi Ahok dan Sekda DKI Jakarta Fadjar Panjaitan.

Menurut Jokowi, manajemen kontrol juga bisa dilakukan sehingga hasil APBD bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Kita inginnya seperti itu," ujar Jokowi.

Jokowi juga mengundang Ketua KPK Abraham Samad untuk menjadi pembicara di seminar "Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD di Provinsi DKI Jakarta" di Balai Kota DKI Jakarta.

Acara ini dihadiri oleh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov DKI Jakarta.




sumber | iniunic.blogspot.com | http://news.detik.com/read/2013/01/30/095206/2155977/10/4-aksi-jokowi-bersih-bersih-oknum-anak-buah-kotor?9911012

Menebak langkah Jokowi setelah mendapat Rp 49,9 triliun

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akhirnya bisa berlari cepat untuk membenahi Ibu Kota. Jokowi sudah mengantongi anggaran Rp 49.979.889.632.000 untuk merealisasikan janji-janjinya.

Dana yang cukup besar bagi sebuah pemerintah daerah. Angka Rp 49,9 triliun itu akan diprioritaskan untuk anggaran pendidikan, kesehatan, transportasi dan menangani banjir.

Dengan rincian, pendapatan daerah mencapai Rp 41,5 triliun dan belanja daerah Rp 45,5 triliun. Dengan defisit Rp 4 triliun, maka dialokasikan pembiayaan daerah sebesar Rp 4 triliun yang berasal dari pemerintah pusat.



Kemudian, penerimaan pembiayaan Rp 8,4 triliun dengan sisa lebih anggaran tahun 2012 Rp 8,3 triliun dan pinjaman Jakarta Emergency Dradging Initiative (JEDI) Rp 110 miliar. Sementara, pengeluaran pembiayaan Rp 4,4 triliun, dengan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp 4,3 triliun dan pembiayaan pokok utang Rp 58 miliar.

"Apakah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013, sah?," tanya Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan kepada peserta paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (28/1).

"Sah, sah," jawab semua peserta rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

Penetapan dan penyusunan RAPBD tahun anggaran 2013 berdasarkan perkembangan ekonomi makro sampai akhir triwulan II tahun 2012, dan proyeksi ekonomi tahun 2013, di mana perekonomian DKI Jakarta ditahun 2013 akan mengalami peningkatan dengan pertumbuhan mencapai 7 persen. Sedangkan angka inflasi tahun 2013 diperkirakan mencapai 6 persen.

Dari pos-pos anggaran yang telah dijabarkan, pos anggaran untuk pendidikan yang paling tinggi yaitu Rp 12,6 triliun, Tapi secara detail, dalam pengesahan APBD belum disertai perincian detail besaran angka untuk program membenahi Jakarta.

Hanya ada beberapa pos yang dijelaskan. Untuk pos-pos tertentu masih menunggu peraturan gubernur untuk penjabaran APBD DKI Jakarta.

Berikut beberapa pos anggaran dalam APBD DKI 2013:

1. Pendidikan: Rp 12,6 triliun
2. Bidang Pemerintahan; Rp 7,9 triliun
3. Dinas Pekerjaan Umum: Rp 4,9 triliun
4. Dinas Kesehatan: Rp 3,6 triliun
5. Dinas Perhubungan: Rp 3,3 triliun
6. Penataan Sosial: Rp 2 triliun
7. Pembuatan sumur resapan: Rp 190 miliar
8. Pembangunan Taman BMW: Rp 75 miliar
9. Penataan kumuh: Rp 1,2 triliun



sumber | iniunic.blogspot.com | http://www.merdeka.com/peristiwa/menebak-langkah-jokowi-setelah-mendapat-rp-499-triliun.html

Empat petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Cagub Sumatra Utara, Effendi Simbolon. Total nilai kekayaan politisi PDIP ini sebesar Rp 57.760.491.855,-.

"Kita sudah selesaikan langkah klarifikasi yang sudah dilaporkan LHKPN 20 November 2012. Hari ini setelah kita klarifikasi selama 4 jam lebih, terdapat selisih yang cukup signifikan," kata Direktur Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Dedi A Rachim, Senin (28/1/2013).




Dedi berbicara usai mengklarifikasi kekayaan Effendi di kediaman Effendi, Kompleks Depnaker No. 11, Empang Tiga, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Klarifikasi dilakukan melalui pemeriksaan dokumen-dokumen kekayaan Effendi.

Kekayaan Effendi pada LHKPN 20 November 2012 tercatat senilai Rp 16 miliar lebih. Setelah diklarifikasi ternyata menjadi Rp 57 miliar lebih. Terdapat selisih sebesar Rp 41 miliar. Kenapa bisa begitu?

"Karena pelaporan sebelumnya (20 November 2012) itu masih mengacu pada tahun 2006," ujar Dedi.

Selisih sebesar Rp 41 miliar diakibatkan adanya pertambahan nilai aset tanah dan bangunan yang nilainya terus bertambah sejak data LHKPN tahun 2006. Aset tanah Effendi berada di enam lokasi, empat di Jakarta Selatan dan tujuh di Sumatera Utara. Klarifikasi menyebut nilai tanah dan bangunan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini sebesar Rp 44.123.700.000,-.

Tim KPK juga sempat memeriksa kendaraan-kendaraan Effendi simbolon. Dedi tampak memeriksa mesin dua mobil Jeep Robycon warna krem yang terparkir di halaman rumah Effendi.

"Total ada 10 mobil. Termasuk empat yang terparkir di sini, yang dipakai anak saya sekolah, dan di tempat lain," kata Effendi Simbolon.

Nilai kendaraan Effendi sebesar Rp 3,2 miliar lebih. Mobil yang dimilikinya antara lain bermerk Toyota Alphard, Mercy, dua buah Jeep, dan Honda Odyssey.

Tim KPK juga sempat diajak masuk lebih dalam ke lantai 1 rumah Effendi. Empat orang petugas KPK mengecek sekilas kemewahan ruangan berlantai marmer krem tersebut. Di ruangan mewah seluas kurang lebih 150 meter persegi tersebut terdapat barang seni berupa lukisan, home theatre, dan furniture. Kemudian Tim KPK berlalu.

"Wah, kayu pintunya tebal sekali ya, Bu?" ucap salah seorang petugas KPK di depan pintu kayu yang terlihat kokoh dan mewah.

"Iya, ini kayu dari daerah Jawa," kata istri Effendi, Dessi Trinita.

Harta Cagub Sumut Effendy Simbolon Rp 57 M dan USD 91 Ribu

  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa harta kekayaan Cagub Sumatera Utara, Effendy Simbolon. Harta kekayaan politisi PDIP itu ternyata mencapai Rp 57,76 miliar plus USD 91 ribu.

"Hasil klarifikasi tanggal 28 Januari 2013 sebesar USD 91 ribu dan Rp 57,76 miliar," kata Direktur Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Dedie A Rachim, melalui pesan singkat kepada detikcom, Senin (28/1/2013).

Nilai tersebut berbeda dengan jumlah yang dilaporkan Effendy pada KPK 20 November 2012 yang lalu. Pada saat itu harta kekayaan yang dilaporkan sebesar USD 30 ribu dan Rp 16,88 miliar.

"Selisih itu akibat dari jumlah aset berupa tanah dan bangunan yang laporan sebelumnya memakai data perhitungan tahun 2009," jelas Dedie.

Effendy Simbolon adalah anggota DPR RI Komisi VII yang diusung PDI Pejuangan dan 2 partai lainnya. KPK mendatangi rumah Effendy yang beralamat di Empang Tiga/Komp Depnaker No 11 RT 008/02 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Pada saat yang sama, KPK juga mendatangi kediaman Gus Irawan di Cassia Raya Komplek Tasbi No. LL-27 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Medan. Klarifikasi terhadap 10 orang calon gubernur dan wakil gubernur Sumut ini akan berlangsung hingga 31 Januari 2013





sumber | iniunic.blogspot.com | http://news.detik.com/read/2013/01/28/173123/2154413/10/selisih-kekayaan-effendi-simbolon-rp-41-miliar-ini-penjelasannya?9922022